Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dan Peraturan BSSN nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSSN, Direktorat Operasi Keamanan Siber memiliki kewenangan sebagai pengelola Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sektor pemerintah. TTIS sektor pemerintah ini selanjutnya disebut Gov-CSIRT Indonesia dan menyelenggarakan layanan tanggap insiden siber pada sektor pemerintah atas permintaan konstituennya.Dokumen RFC 2350 Gov–CSIRT Indonesia dapat diunduh di sini.

Ketua Pelaksana Gov-CSIRT Indonesia adalah Koordinator Kelompok Operasi Deteksi, Penanggulangan dan Pemulihan, Penanganan Insiden dan Krisis Siber Nasional, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, BSSN. Anggota dari Gov-CSIRT Indonesia adalah seluruh staf pada Kelompok Operasi Deteksi, Penanggulangan dan Pemulihan, Penanganan Insiden dan Krisis Siber Nasional, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, BSSN. Konstituen Gov-CSIRT Indonesia meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Gov-CSIRT Indonesia mencapai 92,67%

Gov-CSIRT Indonesia memiliki otoritas untuk menangani insiden web defacement, distributed denial of service dan denial of service, malware, phishing, ransomware, data breach, pencurian data dan insiden siber lainnya yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan Sistem Elektronik pada paling sedikit 2 (dua) organisasi dan paling banyak setengah jumlah organisasi di 1 (satu) sektor pemerintah. Dukungan yang diberikan oleh Gov-CSIRT Indonesia kepada konstituen dapat bervariasi bergantung dari jenis dan dampak insiden.