Jakarta, BSSN.go.id — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama penguatan keamanan siber dan persandian di sektor pertanian dan pangan. Penandatanganan dilakukan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta dan ditanda tangani langsung oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo dan Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. (9/10)
Kepala BSSN menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian merupakan mitra strategis BSSN karena dua alasan utama. Pertama, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan kedua, karena sektor pangan termasuk dalam kategori Infrastruktur Informasi Vital (IIV) yang wajib dilindungi.
“Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat keamanan siber nasional, khususnya di sektor pangan sebagai bagian dari infrastruktur vital negara,” ujar Nugroho Sulistyo.
MoU yang diperbarui ini mencakup tujuh ruang lingkup kerja sama, yaitu pengamanan TIK, peningkatan dan pengembangan SDM, pemanfaatan SDM, peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi, literasi keamanan siber, pertukaran data dan informasi, serta kerja sama lain yang disepakati kedua belah pihak.
Sebagai bagian dari penguatan SDM, BSSN juga menugaskan empat lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) untuk mendukung keamanan siber di lingkungan Kementerian Pertanian. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama penempatan lulusan Poltek SSN dengan berbagai instansi pemerintah.
Selain itu, Kepala BSSN menegaskan bahwa kerja sama ini selaras dengan Asta Cita 2 Presiden dan Wakil Presiden, yaitu mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi berkelanjutan, yang ditopang oleh sistem pertahanan dan keamanan nasional yang kuat.
“BSSN siap memberikan dukungan penuh untuk digitalisasi sektor pangan melalui berbagai layanan keamanan siber dan persandian,” tutupnya.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menjaga ketahanan pangan nasional dari ancaman siber, serta mendukung visi pemerintah dalam percepatan transformasi digital yang aman dan berkelanjutan.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
