Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi menegaskan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keamanan siber nasional saat menjadi pembicara utama dalam acara Digital Nation Forward 2025 di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
“Saya mengapresiasi kegiatan yang bertajuk ‘Driving Digital Transformation Towards Asta Cita’ ini. Temanya sangat relevan dengan visi besar kita, yaitu mewujudkan Asta Cita melalui transformasi digital yang inklusif, efisien, dan yang terpenting aman,” katanya membuka sambutan.
Menurutnya, strategi keamanan siber nasional hendaknya dilaksanakan secara semesta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari penyelenggara negara, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Model ini menekankan pentingnya kerja sama antara keempat elemen tersebut untuk menangani ancaman siber secara komprehensif, membangun budaya keamanan yang kuat, dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.
“Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, sedangkan akademisi menyediakan pengetahuan dan riset serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,” ujar Kepala BSSN Nugroho.
Untuk pelaku usaha, sambungnya, mengembangkan teknologi dan solusi keamanan siber serta menerapkan praktik keamanan terbaik dalam operasionalnya. Kemudian masyarakat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi individu dalam menjaga keamanan siber.
Kepala BSSN Nugroho membeberkan beberapa contoh insiden siber di sektor-sektor strategis baik lingkup nasional maupun global.
Seperti serangan siber yang dialami oleh perusahaan teknologi Solarwinds pada tahun 2020. Karena rantai pasoknya melalui produk Orion terinfeksi, lebih dari 18.000 pelanggannya termasuk kementerian terdampak serangan tersebut.
Lalu serangan siber yang terjadi pada software Muse milik Collins Aerospace, sistem check-in dan boarding elektronik yang digunakan oleh berbagai maskapai di Eropa, menyebabkan gangguan besar di beberapa bandara di sana.
Kemudian insiden PDNS-2 Surabaya. Serangan pada satu sistem menyebabkan terganggunya 239 layanan pusat dan daerah. Mulai dari pencatatan penerimaan daerah hingga administrasi pelayanan masyarakat, termasuk layanan imigrasi yang menjadi citra Indonesia di mata internasional.
“Jadi selain perlu terus dilakukan secara bertingkat, berjenjang, dan berkelanjutan melihat urgensi yang ada, penguatan pilar keamanan siber (people, process, technology) juga dilatarberlakangi dengan realita bahwa Sistem Elektronik saat ini berkembang semakin canggih dan saling terhubung satu dengan lainnya,” pungkasnya.
